Musrenbang Kecamatan Pangale 2020

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Tengah (Mateng) gelar musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan untuk tahun anggaran 2021 dengan tema ‘pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat’, di halaman kantor Camat Pangale, Desa Polopangale, Kabuparten Mateng, Sulawesi Barat (Sulbar), Senin (9/3/2020). Sambutan Camat Pangale, Abd Muin mengatakan, musrembang yang kita laksanakan pada hari ini merupakan tindak lanjut dari hasil musrembang dari tingkat desa yang kami laksanakan mulai tanggal 29 Januari sampai tanggal 3 Februari 2020, dari musrembang tingkat desa itu yang kami usulkan pada musrembang tingkat kecamatan hari ini. “Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan tentunya program kegiatan yang ada di kecamatan maupun di desa harus sejalan dengan searah kebijakan pembangunan tersebut, sehingga program dapat terwujud baik dari aspek pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan infrastruktur,” kata Muin. Menurut dia, pengelolaan potensi alam yang kita miliki Kabupaten Mateng adalah daerah yang sangat strategis dan kaya akan sumber daya alam (SDA). “Untuk itu dibutuhkan kerjasama dan saling mendukung dalam pengelolaan potensi-potensi yang ada di daerah kita ini,” tutur Muin. Selanjutnya Kepala Bappeda Mateng, Ishaq Yunus menjelaskan, perencanaan pembangunan daerah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. “Pendekatan rencana pembangunan daerah yang berorientasi pada proses yaitu menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah atas, sementara perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik tematik, integratif dan spesial,” jelas Ishaq. Ia menyebutkan, musrembang yang dilaksanakan pada hari ini merupakan implementasi dari proses perencanaan pembangunan daerah yang menggunakan pendekatan atas bawah dan bawah atas, dari hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pada tingkat nasional. “Sedangkan prioritas pembangunan yang akan kita laksanakan diharapkan pada penguatan kapasitas penanganan gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman dan konflik sosial, penguatan ketahanan pangan daerah, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan,” sebut Ishaq. Sementara Ketua DPRD Mateng, Arsal Aras menyampaikan, saat ini dinas terkait seperti Dinas Pertanian harus mampu memikirkan kondisi-kondisi di Mateng, karena yang menjadi ancaman kita di Mateng ini adalah persoalan pangan, dimana banyak sekarang orang yang menanam padi alih fungsinya ke sawit, apalagi kalau orang berpikir bahwa pemerintah hanya memperhatikan sektor perkebunan saja. “Jika ini tidak ada sentuhan dan perbaikan, maka yang menjadi kekawatiran kita pangan ini akan menjadi kritis juga nanti di Mateng. Secara nasional, pangan ini khususnya padi berkurang setiap tahunnya, kenapa dibeberapa tempat sawah itu berubah menjadi properti menjadi rumah, ruko dan lain-lain, bahkan secara nasional pangan itu turun. Nah, ini tidak boleh terjadi di Mateng,” papar Arsal. Arsal katakan, desa itu bukan hanya menghabiskan uang, tetapi salah satu tolak ukur kinerja adalah bagaimana tugas yang dibebankan kepada kita termasuk pajak mampu kita wujudkan, namun yang menjadi pertanyaan adalah kenapa pajak tidak bisa dibayar. “Pajak itu untuk kepentingan pembangunan di daerah kita. Kalau kita hanya ingin membelanjakan bisa, tapi tidak bisa mencapai tujuan bersama. Saya kira kinerja itu tidak cukup baik dan ini harus dievaluasi oleh dinas terkait termasuk juga OPD yang ada. Jika ingin belanja dari tahun ke tahun itu-itu saja, itu namanya tidak ada inovasi. Untuk itu diharapkan di desa itu dapat membuat sesuatu yang bisa mendapatkan penghasilan karena inovasi itu sangat penting,” kata Arsal. Terkahir samutak Sekda Mateng, Askary Anwar menyatakan, ada tiga prioritas utama sebagai bahan kita untuk menyusun RPJMD kita, yakni penguatan kapasitas penanganan gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman, konflik sosial, penguatan ketahanan pangan daerah, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan. “Isu strategis kita khususnya yang ada di Kecamatan Pangale yakni terkait dengan batas-batas lahan. Untuk menciptakan keamanan dan ketentraman didaerah kita salah satunya adalah harus jelas tapal batas atau batas-batas wilayah kita,” ujar Askary. Lanjut Askary, Pangale salah satu penyangga pangan padi yang ada di Mateng, meskipun persentasi pangan kita kecil dan kita berharap di Kabupaten Mateng ini ada peningkatan terkait dengan pangan padi, tentunya ini juga akan kita perbaiki masalah pengairannya. “Kita harus bersinergi mulai dari desa sampai kabupaten untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehingga penyakit tidak mudah menular seperti misalnya penyakit DBD. Dengan anggaran yang begitu banyak mengalir ke desa, diharapkan mampu menjawab segala persoalan-persoalan yang ada di desa terkait dengan pembangunan. Jangan membuat program di luar arah program kabupaten maupun desa, sehingga pembangunan yang kita laksanakan tidak saling tumpang tindih,” tambahnya